SEKRETARIAT DPRD KOTA DEPOK GELAR FORUM RENJA TAHUN 2021.

Depok-Mediaotonomi.com,

Bertempat di aula rapat paripurna DPRD Kota Depok.,(25/2/2020)Dengan tema penguatan profesionalisme Sekretariat DPRD terhadap peningkatan peran dan fungsi DPRD dalam pembangunan kota Depok, Sekretariat DPRD kota Depok melaksanakan forum rencana kerja (Renja) perangkat daerah Kota Depok tahun 2021 Sekretaris dewan (sekwan) Kota Depok Kania parwanti mengatakan forum Renja tahun 2020-2021 ini adalah forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan bangunan hasil musrenbang kecamatan dengan SKPD (Renja SKPD) yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.

Tujuannya adalah penyelenggara penyelarasan usulan antara hasil-hasil musrembang Kecamatan dengan draft Renja SKPD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sektor tertentu. ujar Kania

Dikatakan Kania tugas Sekretariat DPRD kota Depok adalah membantu legislatif melaksanakan pendukung urusan pemerintahan, dan berfungsi sebagai penyelenggara administrasi kesekretariatan dan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD serta memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD

“Persentasi terbesarnya adalah rencana kerja dewan karena tugas satuan adalah pelayan Sehingga DPRD dapat melaksanakan tiga fungsinya dengan baik, ujarnya

Untuk program prioritas tahun 2020-2021 lanjut kania sama seperti sebelumnya kami melayani dari bapak-bapak dan ibu-ibu dewan, tidak banyak yang berubah hanya perbaikan kualitas saja.

“Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan yang sebelumnya itu bisa lebih diperbaiki”, ujar Kania. (24/02/2020)

Sementara Wakil Ketua 1 DPRD Kota Depok Yeti Wulandari pada pemaparannya mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Depok dalam hal ini adalah melaksanakan fungsi-fungsi kepala daerah sebagai mitra kerja yang sejajar.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 149 fungsi DPRD kota Depok adalah pembentukan peraturan daerah dengan cara mengajukan usul rancangan Perda kemudian membahasnya bersama kepala daerah untuk disetujui atau tidak raperda tersebut dan diimplementasikan, selain itu dapat menyusun program bersama pembentukan Perda bersama kepala daerah.

Fungsi kedua terkait anggaran yang dilakukan dalam bentuk pembahasan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang anggaran pemerintah daerah yang diajukan oleh kepala daerah.

Sedangkan fungsi ketiga adalah pengawasan terhadap Perda dan Peraturan Kepala daerah yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, “pungkas yeti.(Ria)

 

Share this post

Post Comment