SYARAT PEMBEBASAN ABU BAKAR BAASYIR TERPENUHI.

Mediaotonomi.com-Jakarta,

 Pakar hukum pidana Universitas al—Azhar Indonesia, Dr. Suparji Achmad mengatakan bahwa pelepasan bersyarat kepada Ustad Abubakar Ba’asyir  telah menjadi polemik karena adanya keinginan dari yang bersangkutan untuk bebas murni dan juga kebijakan itu bersamaan dengan Pemilu Pilpres dan Legislatif.

“Pelepasan bersyarat ABB (Abu Bakar Ba’asyir) telah menjadi polemik karena, pertama, ada keberatan dari yang bersangkutan karena inginnya bebas murni, kedua, menjelang momentum pemilu, ketiga ABB merupakan ustad yang kharismatik dan banyak pengikutnya sehingga setiap proses hukum akan menjadi perhatian publik.

Polemik tidak akan terjadi jika menempatkan hukum secara independen dan netral serta tidak dipolitisasi,” ujar Suparji Ahmad, kepada Renas saat di hubungi, Senin (21/01/2018).

Suparji menjelaskan, dalam melakukan kebijakan bersyarat hendaknya tidak menimbulkan masalah lainnya, atau membentuk preseden yang tidak sesuai dengan hukum.

“Pembebasan bersyarat tersebut hendaknya tidak menimbulkan masalah baru atau menjadi preseden yang tidak sesuai nilai hukum. Antusiasme jamaah atau umat yang akan menyambut ABB hendaknya steril dari unsur politik. Alasan pembenar pembebasan bersyarat adalah bahwa yang bersangkutan telah menjalani hukuman sesuai ketentuan dan masalah kemanusiaan karena yang bersangkutan sudah tua dan sakit-sakitan,” papar Suparji.

Dikatakannya, jika pemerintah mengambil kebijakan pembebasan bersyarat, harus melalui mekanisme dan memang sesui dengan hukum sudah seharusnya dibebaskan.

“Sudah seharusnya dibebaskan atau demi hukum ABB di bebaskan bukan karena faktor politik,” tegasnya.

Menurut Suparji, timbulnya keberatan terhadap pembebasan bersyarat terhadap ABB adalah pada motivasi dan pengaruh hukumnya di masa depan.

“Keberatan terhadap pembebasan bersyarat ABB bukan pada masalah pembebasannya tapi lebih pada motivasi implisitnya dan pengaruh hukumnya pada masa yang akan datang,” katanya.

Meski demikian, dari pandangannya Suparji menilai bahwa kebijakan pemerintah tersebut tidak melanggar hukum.

“Tidak ada karena syaratnya sudah terpenuhi. Pada dasarnya bisa disetujui yang penting motifnya murni hukum bukan politis,” ucapnya. 

Oleh : Bontor/R1

Editor : YOHANA.MARIA.I,K

Sumber : RENAS

Share this post

Post Comment