RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA DEPOK, MASA SIDANG II THN 2019 TENTANG: PENYAMPAIAN HASIL RESES ANGGOTA DPRD DAN RENJA DPRD TAHUN 2020.

SITUASI RAPAT PARIPURNA

Mediaotonomi.com-Depok,

Bertempat diruangan rapat Paripurna DPRD kota Depok, selasa (26/02/2019) diselenggarakan Rapat Paripurna DPRD kota Depok masa sidang kedua tahun 2018-2019 yaitu mendengarkan dan menyampaikan pandangan fraksi-fraksi terkait hasil reses anggota Dewan,dimana anggota-anggota fraksi tersebut telah turun langsung kekonstituennya ditengah-tengah masyarakat, serta kegiatan ini juga menyampaikan rencana kerja DPRD tahun 2020.

Rapat Paripurna tersebut kali ini dipinpin YETI WULANDARI  wakil ketua DPRD didampingi wakilketua DPRD H.M.Supariyono.A.Md.Ak,serta dihadiri wakil walikota Depok.H.Pradi Supriatna.

Berikut ini pandangan fraksi-fraksi yang dapt kami rangkum  sebagai berikut :

  1. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL.

 Hasil reses Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Depok yang dilaksanakan pada masa sidang ke II tahun sidang 2018-2019 adalah sebagai berikut : 1. Urusan Pemerintahan, kepegawaian / aparatur. Terkait dengan tata kelola pemerintahan agar adanya optimalisasi peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, untuk itu Fraksi Partai Amanat Nasional mendorong pemerintah kota Depok untuk menerbitkan peraturan pendukung tentang pelayanan publik sebagai bentuk terwujudnya reformasi birokrasi. Masih adanya keterbatasan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan mampu untuk mengisi posisi strategis, untuk itu kami mendorong pemerintah kota agar membuka seluas-luasnya pengiriman dengan status tugas belajar / diklat atau bintek serta dicari terobosan baru agar para Aparatur Sipil Negara mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan peran baik itu RT, RW dan LPM dalam pemberdayaan masyarakat agar bisa membantu kinerja pemerintah kota Depok maka kami mendorong agar adanya program pelatihan / bintek bagi mereka secara berkala. 2. Urusan Ketertiban dan Keamanan Pemerintah kota Depok harus melakukan upaya-upaya strategis dan melakukan komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum serta instansi vertikal dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban dan stabilitas serta kondisifitas di Kota Depok. Kami juga mendorong agar pemerintah kota Depok menertibkan bangunan-bangunan liar yang dibangun disepanjang garis sepadan sungai, garis sepadan situ dan juga trotoar dari para pedagang kaki lima. 3. Urusan Kependudukan. Pemerintah kota Depok perlu melakukan langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan masalah administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar terhindar dari adanya pungutan liar dan masalah kepastian masa waktu penyelesaiannya. Kami juga mendorong pemerintah Kota Depok agar membuat aplikasi layanan kependudukan online agar mempermudah pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 4. Urusan Perizinan dan Penanaman Modal / Dunia Usaha. Kami mendorong pemerintah kota Depok agar melakukan tindakan tegas terhadap bangunan-bangunan yang tidak berizin atau pengembang yang melakukan proses pembangunan sebelum mengurus perizinannya. Menarik para investor asing maupun lokal agar mau menanamkam modalnya sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Depok. 5. Koperasi dan Usaha Mikro. Masalah manajemen koperasi yang masih lemah sehingga pengelolaan koperasi sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi kurang sehat dan banyak koperasi yang tidak produktif. Oleh karena itu kami mendorong pemerintah kota Depok melakukan pelatihan manajemen koperasi yang didukung oleh sistem manajerial yang profesional, selain itu juga agar pemerintah kota melakukan kajian usaha mikro. 6. Perdagangan dan Perindustrian. Pesatnya perkembamgan perekonomian di Kota Depok , perdagangan dan dan perindustrian yang kian meningkat tentunya tidak sekedar memberikan kemanjaan kepada konsumen yang ada di kota Depok tetapi juga timbul permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Salah satunya adalah ketidak puasan konsumen terhadap pelayanan barang dan jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa mengamanatkan kepada setiap kabupaten / Kota agar membentuk Badan Perlindungan Sengketa Konsumen ( BPSK ) untuk menyelesaikan permasalahan sengketa antara konsumen dan pengusaha. Selama ini kita dalam hal penyelesaian sengketa konsumen selalu menumpang di Kota Bogor, untuk itu kami mendorong pemerintah kota Depok agar segera membentuk BPSK di kota Depok sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang. 7. Lingkungan Hidup dan Kebersihan : Semakin padatnya kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang melalui kota Depok maka sehingga terjadi polusi udara , untuk itu kami mendorong pemerintah kota Depok melakukan penghijauan dan peremajaan pohon ditepi jalan. Untuk menjaga keberadaan situ yang ada di kota Depok maka dinas-dinas yang tupoksinya terkait dengan situ agar dapat memelihara keberadaan situ-situ tersebut. Persoalan sampah yang semakin hari semakin bertambah maka kami mendorong pemerintah kota Depok untuk menambah Unit Pembuangan Sampah (UPS) disetiap kelurahan agar mampu menampung sampah dan tidak muncul UPS liar ditempat lainnya. Juga diupayakan penambahan penyediaan unit gerobak motor dan gerobak sampah di setiap RW. 8. Perumahan dan Pemukiman – Kami mendorong pemerintah kota Depok untuk menyelesaikan permasalahan lahan situ-situ yang ada di kota Depok, termasuk pencemaran limbah yang membuat rusaknya keberadaan situ. – Pemerintah segera melakukan penambahan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) sebagai upaya peningkatan kesehatan lingkungan juga penataan lingkungan yang kumuh. 9. Perhubungan : – Mendorong pemerintah Kota Depok agar segera membangun Fly over yang ada didekat lintasan kereta api di jalan Dewi Sartika agar mengurangi kemacetan – Membuat jalan penghubung antara kawasan Cinere dan Sawangan dengan pusat kota agar tidak hanya mengandalkan jalan raya Sawangan. – Bagaimana caranya memecahkan persoalan kemacetan yang hampir tiap hari terutama dijalan Margonda, Juanda dan Sawangan. 10.Kesehatan Dibidang kesehatan, saat ini di Kota Depok banyak warga yang terserang DBD, banyak rumah sakit penuh dengan pasien DBD. Untuk itu kami mendorong pemerintah kota Depok agar melakukan upaya pencegahan mewabahnya nyamuk DBD. Penyemprotan dan pembasmian jentik nyamuk kami kira sebagai solusi untuk saat-saat ini. 11.Pendidikan – Mendorong pemerintah kota Depok agar sarana pendidikan harus dikaji kembali baik dalam pengadaan lahan , pembangunan fisik hingga perangkat penunjang kegiatan belajar dan mengajar. – Adanya ketimpangan jumlah kebutuhan guru dan ketersediaan guru, maka perlu dilakukan penelaahan untuk disampaikan ke Kementrian PAN / RB untuk mendapatkan asistensi khusus dari kementrian terkait. Masalahnya jangan sampai nanti penambahan ruang kelas di sekolah negeri tidak mengalami kendala ketiadaan tenaga pendidik. – Pemerintah kota Depok agar menambah konsep muatan lokal kewirausahaan untuk kurikulum pendidikan dasar. 12.Olah Raga. – Mendorong pemerintah kota agar dapat mengembalikan lapangan bola di RW 12 kelurahan Tugu sebagai sarana olah raga masyarakat. Selanjutnya ,mengenai laporan hasil reses per anggota terlampir. Demikian penyampaian laporan Fraksi Partai Amanat Nasional Kota Depok tentang hasil reses masa sidang ke II tahun sidang 2018-2019. Semoga laporan ini menjadi kontribusi positif dalam perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Depok sesuai dengan aspirasi masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya, mohon maaf jika terdapat kekhilafan dalam penyampaian laporan ini. Wassalamu’alaikum Wr.Wb Depok, 26 Pebruari

2.FRAKSI PDIPERJUANGAN.

Hasil reses fraksi PDI Perjuangan setelah dihimpun dari  masyarakat, masyarakat mengemukakan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, baik di sektor pembangunan fisik maupun non fisik yang meliputi Bidang Pemerintahan, Infrastruktur Pembangunan, Pendidikan, dan Kesehatan. Dalam Bidang Infrastruktur : 1. Penataan kawasan di wilayah Industri Kreatif di Bulak Timur, Kecamatan Cipayung. Seadainya itu ditata dengan rapih dan bersih. Akan menjadi potensi bisnis industri yang lebih baik. Dan ini bisa menambah pendapatan asli daerah. 2. Untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hendaknya pemerintah kota agar memprioritaskan proses pembangunannya. Karena pembangunan RTLH ini masih belum maksimal. Untuk itu perlu dilakukan survey segera ke wilayah-wilayah yang masih memerlukan renovasi rumah yang memang benar harus diperbaiki. 3. Pemanfaatan setu-setu di wilayah Cipayung, Sawangan, Bojongsari yang menjadi potensi wisata alam. Seharusnya bisa dimaksimalkan dengan baik oleh pemerintah kota. 4. Pembangunan Gedung Sekolah SMAN 12 di Cipayung yang sampai dengan hari ini, masih belum dilaksanakan. Entah apa yang menjadi kendalanya. Apakah karena lahan atau dana yang belum ada atau karena ada faktor lainnya. Mohon menjadi perhatian bagi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan. Mengingat sampai dengan saat ini masih menumpang di SMP Negeri 9. 5. Perhatikan Turap-turap dan drainase buruk yang menyebabkan banjir di berbagai titik wilayah banjir, terutama saat musim hujan tiba. Seperti, Perumahan Pondok Duta Bukit Cengkeh, Jalan Raya Sawangan (Mampang) turunan Depok Town Square (DTC), Jalan Raya KSU Sukmajaya, Jalan Margonda Raya (perempatan lampu merah Jalan Arif Rahman Hakim), Perumahan Griya Depok Asri (Mekar Jaya, Sukmajaya), Bantaran ciliwung yang longsor khususnya wilayah Perumahan Permata Regency dan Permata Depok (Cipayung), yang dipastikan banjir setiap hujan. 6. Masih banyaknya titik di berbagai Kecamatan yang masih membutuhkan jaringan listrik atau biasa disebut Penerangan Jalan Umum (PJU) atau penerangan jalan lingkungan. 7. Pemerintah Kota Depok harus juga memperhatikan terkait dengan PusTu (Puskemas Pembantu) di tiap-tiap kelurahan apabila belum ada puskesmas di kelurahan tersebut. 8. Mengenai jadwal pekerjaan aspirasi masyarakat yg diusulkan melalui anggota dewan masih sama permasalahannya dari waktu ke waktu selalu dilakukan ketika sudah mendekati waktu tahun anggaran berakhir sehingga hasil tidak maksimal karena terkesan terburuburu dan pada akhirnya ada juga yang batal dilaksanakan padahal semua tahapan sudah dilakukan. Hal tersebut akan merugikan masyarakat pengusul dan hal ini akan menambah silpa yang ada. 9. Dengan sudah mulai diberlakukannya sistim zonasi, maka penambahan bangunan sekolah tingkat SMP dan juga SMA di setiap wilayah harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Depok, khususnya di kecamatan Cimanggis dibutuhkan penambahan bangunan sekolah tingkat SMA, dan untuk tingkat SMP Kelurahan Tugu dan Pasir Gunung Selatan sangat membutuhkan bangunan kelas tingkat SMP. 10. Pada stasiun Depok Lama pada jam-jam sibuk sering kali terjadi kemacetan dan tidak teraturnya kendaraan yang melintas sehingga terjadi kesulitan jika pengguna pejalan kaki untuk menyebrang ke dalam stasiun/ke luar staisun, untuk itu dimohonkan agar dibuatkan fly over sehingga pejalan kaki yang ingin menyebrang tidak kesulitan untuk menyebrang dan tidak menghambat laju kendaraan yang melintas. 11. Pembangunan Apartkost Avicenna yang terletak di Jalan Taufiqurrahman No. 5 Beji Timur yang di tolak pembangunannya oleh warga karena khawatir Apartkost meresahkan warga dan dampak lingkungan yang terjadi seperti kualitas air tanah dan produksi sampah. Tetapi bangunan tersebut sudah memiliki IMB tanpa perijinan warga setempat. Dalam Bidang Pendidikan 1. Saran dan prasarana merupakan faktor pendukung utama dalam hal pendidikan. Jika hal tersebut sudah sesuai, Insya Allah proses pendidikan di Kota Depok akan berjalan lancar. Bilamana prasarana tersebut belum maksimal, kami Fraksi PDI Perjuangan dipastikan akan terus mengoreksi pemerintah kota Depok, hingga prosesnya berjalan sesuai aturan. Dalam hal ini, masih banyak warga atau masyarakat yang menanyakan proses bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dimana warga meminta agar dilakukan keterbukaan (transparansi) dalam memberikan bantuan kepada warga yang berhak menerimanya. Kami berharap agar pemkot bisa menterjemahkannya secara baik kepada masyarakat. Dalam Bidang Kesehatan 1. Terkait dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Dinas Sosial hendaknya menyosialisasikan secara massif ke Rumah Sakit – Rumah Sakit yang ada di Kota Depok. Sehingga informasi valid dan ada keterbukaan kepada warga. 2. Masih banyak warga yang dipersulit terkait pembuatan BPJS Mandiri (Perorangan). Karena warga mengeluhkan terlalu rumitnya proses pembuatannya. 3. Pelayanan Rumah Sakit dan yang menerima BPJS juga harus di tingkatkan, jangan sampai melakukan penolakan kepada pasien yang harus di rawat, agar melayani BPJS dengan baik dan juga agar ketersediaan obat dapat terus ada. 4. Masih ditemukan juga beberapa warga miskin yang dipersulit di Rumah Sakit.

SITUASI RAPAT PARIPURUA.

 

  1. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL.

Kegiatan Reses Anggota Fraksi Restorasi Nurani Bangsa DPRD Kota Depok yang telah berlangsung beberapa waktu yang lalu, terdapat beberapa poin catatan, baik itu berupa aspirasi, gagasan, ide, hingga kritik kepada Pemerintah Kota Depok, yang diantaranya : 1. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan lingkungan di berbagai daerah di Depok masih menjadi bahan masukan bagi pemerintah untuk segera dianggarkan baik kegiatan perbaikan jalan lingkungan, perbaikan saluran air, maupun penurapan kali. Dimana beberapa saat yang lalu telah kita dengar bahwa di Depok terjadi bencana longsor di permukiman warga yang berada berdekatan dengan sisi kali, oleh karena hal tersebut hendaknya pemerintah Kota Depok lebih serius menangani permasalahan turap kali sehingga warga lebih aman dan nyaman dalam beraktivitas. Adapun untuk sarana dan prasarana umum yang membutuhkan perbaikan dalam hal ini mengacu pada betonisasi dan pengaspalan (hotmix) jalan lingkungan, pemasangan paving block pada jalan setapak. Selanjutnya untuk program perbaikan saluran air dan normalisasi kali sangat diharapkan masyarakat, dimana hal ini dimaksudkan agar dampak banjir di musim penghujan dapat teratasi. Maka penting sekali sinergi dari Anggota Dewan, Pemkot Kota Depok dan unit pelaksana kegiatan yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta elemen masyarakat dapat berperan serta di dalamnya. 2. Terkait di bidang kesehatan dan kebersihan lingkungan terdapat masukan dari masyarakat dimana beberapa daerah di Kota Depok masih kesulitan mendapat akses pelayanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS. Hal tersebut dirasa sangatlah penting karena beberapa saat yang lalu hingga hari ini wabah Demam Berdarah tengah merebak di wilayah Kota Depok. Maka dari itu dimohon agar Pemkot Kota Depok dapat merespon hal tersebut melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan pihak-pihak terkait, agar peningkatan kualitas masyarakat dalam pelayanan kesehatan segera mendapat penanganan tanpa dilihat dari kemampuan ekonominya sehingga pelayanan pengobatannya tidak terhambat dan sesuai pada standar penanganannya. Adapun usulan untuk kesehatan dan kebersihan lingkungan yang sangat diharapkan warga adalah pengadaan tong-tong sampah, gerobak sampah, maupun gerobak motor sampah hingga penyediaan tempat pembuangan sampah sementara. 3. Kemudian dari bidang pendidikan adalah pengajuan terhadap program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang pengalokasiannya kepada peserta didik di Kota Depok diminta agar lebih tepat sasaran, karena masih terdapat aduan dari masyarakat untuk yang sangat membutuhkan justru tidak mendapat akses pelayanan tersebut. Selain itu dibutuhkannya bantuan untuk perbaikan ataupun penambahan ruang-ruang kelas sekolah di Kota Depok, sudah semestinya hal ini menjadi fokus Dinas Pendidikan Kota Depok dimana kelangsungan aktivitas belajar dan mengajar merupakan hal mutlak untuk dapat melahirkan generasi penerus yang berpendidikan dan mempunyai daya saing global. 4. Usulan yang berkaitan pada bidang sosial, keagamaan, dan kepemudaan diantaranya pengajuan renovasi pada mesjid dan musholla, perbaikan Posyandu serta pengadaan alat-alat yang menunjang kegiatannya. Terdapat pula masukan untuk kegiatan penyediaan sarana olahraga bagi masyarakat, membuka lowongan pekerjaan sebanyak-banyaknya, dan mengadakan kursus-kursus kepelatihan bagi pemuda agar siap ketika memasuki dunia kerja. 5. Adapun usulan mengenai permohonan sejumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat Kota Depok yang sangat membutuhkan akan bantuan sosial dari Pemerintah Daerah Kota Depok agar memiliki hunian yang lebih layak dan tentunya dapat meningkatkan kualitas kehidupan warga Kota Depok. 6. Terakhir kami meminta kepada Pemkot Kota Depok untuk segera membenahi permasalahan E-KTP yang pada realita sampai saat ini adalah kesulitan memperolehnya sesuai waktu yang sudah ditentukan padahal sudah menunggu hingga berbulan-bulan lamanya, sehingga hal ini menghambat kinerja akan kebutuhan warga yang membutuhkan persyaratan E-KTP.

  1. 4. FRAKSI PARTAI GOLKAR.

Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Depok yang telah dilaksanakan pada tanggal : 1, 4 dan 6 Februari 2019 oleh Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Depok, baik Penyerapan Aspirasi, Masukan, saran dan keluhan warga masyarakat telah kami catat dan himpun dalam laporan kegiatan Reses Fraksi Partai Golkar, antara lain: 1. BIDANG PEMBANGUNAN : – Pelaksanaan pekerjaan proyek fisik (Drainase) agar lebih rapih dan kualitas bahan agar lebih diperhatikan serta memprioritaskan lingkungan yang lebih membutuhkan, – Masih banyaknya dibeberapa wilayah yang masih membutuhkan infrastruktur yang nyaman, dari perbaikan, pembuatan drainase, betonisasi, pengaspalan/hotmix atau paving block jalan lingkungan dan perumahan, baik yang sifatnya lanjutan maupun tahap awal pengerjaannya, – Adanya jalan Tol diwilayah Kecamatan Limo ternyata menimbulkan permasalahan baru, yaitu Banjir. Mohon Pemerintah dan Dinas terkait bisa memberikan solusi terkait hal tersebut, – Pemasangan Pipa PDAM agar segera direalisasikan diwilayah Kel. Abadijaya, Kec. Sukmajaya, – Pemasangan rambu-rambu peringatan (rambu kuning) diwilayah yang banyak tikungan/berkelok agar meminimalisir terjadinya kecelakaan, terutama di Jl. Tugu Jaya Kel.Tirtajaya, – Pembangunan serta Renovasi Posyandu yang sudah terakomodir agar segera direalisasikan pelaksanaannya pada tahun ini dan yang belum terakomodir diharapkan bisa direalisasikan pada Tahun Anggaran 2020 karena masih ada beberapa Posyandu yang sudah rapuh bangunannya serta tidak layak. 2. BIDANG PEMERINTAHAN : – Perlunya pemberdayaan SDM (Guru Ngaji Lekar, Marbot Masjid dan Majelis Taklim) serta peningkatan Insentive RT, RW dan LPM agar lebih layak, – Proses pembuatan administrasi pertanahan agar dipermudah, – Masih ada keluhan dari masyarakat terkait lamanya pembuatan EKTP, – Minat dan Animo masyarakat terhadap kesenian dan kebudayaan sangat tinggi saat ini, namun dari peralatan dan perlengkapan serta perhatian pemerintah masih dirasakan kurang oleh masyarakat. Maka kami mendorong dan meminta kepada pemerintah agar ada perhatian dan penanganan yang serius terhadap hal tersebut, – Terkait Retribusi Sampah masyarakat pesimis bisa berjalan dengan baik, apalagi jarak yang jauh ke TPA akan membuat masyarakat membuang sampah sembarang tempat/liar, maka ada usulan kepada Pemerintah untuk membuat spanduk/banner himbauan berupa sanksi bagi pembuang sampah liar bila perlu pembuangan sampah ke TPA “DIGRATISKAN”, – Adanya laporan warga masyarakat bahwa ada Oknum yang tidak bertanggung jawab meminta biaya yang tidak wajar ketika akan membuang sampah ke TPA Cipayung, ini dikeluhkan oleh warga masyarakat yang hadir pada Reses Fraksi Partai Golkar. Diharapkan ada perhatian serius oleh Dinas terkait, – Masih adanya lampu PJU yang mati atau tidak berfungsi dengan baik dibeberapa titik wilayah, baik jalan Protokol maupun jalan umum lainnya agar kenyamanan lalulintas lebih baik. – Mulai maraknya kejahatan dimalam hari yang sering terjadi, diharapkan agar pihak yang berwenang lebih meningkatkan Patroli keamanan, baik dijalan raya maupun jalan-jalan umum dan lingkungan. 3. BIDANG KESEHATAN : – Permasalahan sulitnya pelayanan kesehatan, baik pasien BPJS, KIS dan JKN yang masih dialami oleh warga masyarakat serta peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Depok , – Dibeberapa Posyandu masih ada yang kekurangan peralatan kesehatan penunjang kegiatan Posyandu, baik yang umum maupun khusus, – Permintaan warga masyarakat agar dilakukan pengasapan atau fogging untuk mencegah menjalarnya wabah penyakit DBD, terutama diwilayah yang sudah terjangkit serta Sosialisasi PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) lebih digenjarkan lagi, 4. BIDANG PEREKONOMIAN : – Pelatihan ekonomi kewirausahaan agar lebih ditingkatkan dan diberi bantuan untuk bisa menjalankan usaha mikro, – Permintaan warga masyarakat agar Anggaran pelatihan disemua sektor ekonomi ada peningkatan lagi, karena dinilai masih belum cukup memadai anggarannya, – Sentra-sentra produk UMKM agar lebih ditingkatkan lagi pengembangannya, baik anggaran maupun pemasarannya. 5. BIDANG PENDIDIKAN : – Diperlukan peran serta Pemerintah dalam meningkatkan bantuan sarana dan prasarana sekolah tingkat Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah, baik swasta dan negeri, – Terkait penerimaan siswa/siswi didik baru agar lebih diperhatikan lagi oleh Pemerintah kota serta perhatian terhadap biaya-biaya disekolah yang masih adanya keluhan dari warga masyarakat. 6. BIDANG KESEJAHTERAAN : – Pemberdayaan peran serta perempuan terhadap lingkungan agar lebih diprioritaskan, – Para kader PKK menanyakan Fasilitas untuk menunjang kegiatan, baik peralatan elektronik dan sebagainya yang sampai saat ini belum terealisasikan dari Tingkat Kelurahan sampai tingkat RT, – Kepastian keberadaan Karang Taruna agar bisa diperjuangkan dalam Raperda yang masih dalam proses serta sinergitas yang baik dalam setiap kegiatan, baik itu dari Pemerintah Kota Depok, Dinas dan Kecamatan sampai Kelurahan, – Terkait BPJS Ketenagakerjaan masih banyak warga masyarakat yang belum memahami kegunaan dan fungsi serta manfaat dari program tersebut, maka diharapkan pemerintah bisa mensosialisasikan ke tiap-tiap wilayah agar bisa lebih dipahami dan dimengerti oleh warga masyarakat, – Program RTLH sangat diapresiasi oleh warga masyarakat yang notabene benar-benar membutuhkan, maka mudah-mudahan dengan Anggaran yang telah ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Depok bisa menjadi lebih baik lagi pelaksanaannya. Dari semua permaslahan yang kami terima dan bacakan, maka kami dari Fraksi Partai Golkar menyampaikan kepada Pemerintah Kota Depok untuk dapat dilaksanakan dan direalisasikan sesuai dengan aturan yang ada, tepat guna, efektif dan efisien.

  1. 5. FRAKSI PARTAI DEMOCRAT.

Fraksi Partai Demokrat Kota Depok dalam Penyampaian Hasil Reses nya kali ini memberikan catatan-catatan sebagai Berikut : 1. Sisi Permasalahan Kesehatan, Fraksi Demokrat masih tetap memberikan catatan khusus dalam hal kesungguhan atau keseriusan pemerintah Kota dalam Bidang Kesehatan kepada masyarakat yang masih di nilai Minus, kembali Mengaris bawahi Birokrasi pelayanan Kesehatan yang Kurang memberikan pencerahan Edukasi kepada Masyarakat khususnya Masyarakat yang tidak mampu, Dari mulai pelayanan sampai dan penanganan Kesehatan di tingkatan Pukesmas maupun di Tingkat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), masih terlihat Kurang Responsif. Begitu juga dalam hal upaya Pemerintah Kota terkait hal BPJS Kesehatan, sejauh mana upaya Evaluasi Positif komunikasi dan koordinasi kerjasama dengan Rumah sakit – Rumah sakit swasta di Kota Depok, berjalan dengan semestinya, jangan sampai persoalan-persoalan tersebut muncul kembali di permukaan sehingga dapat mengganggu (Annoy), kredibilitas Kinerja Pemerintah Kota. 2. Terkait dalam Hal Pendidikan, Fraksi Partai Demokrat menilai : Pengadaan lahan Fasilitas Pendidikan, untuk Sekolah Negeri sebagai upaya mengeliminir persoalan yang timbul akibat penerimaan siswa baru (PPDB), yang muncul tiap tahunnya, dapat dengan cepat terealisasi dengan baik dan optimal, yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ini juga sebagai bentuk upaya menjaga “Citra” kota depok sebagai salah satu “Icon” kota pendidikan di Indonesia, dan kota penyangga Ibukota (DKI Jakarta), sudah barang tentu pendidikan menjadi Prioritas, paling tidak kuantitas (Jumlah Sekolah Negeri) maupun mutu kualitas pendidikannya bisa mendekati Standarisasi Kota-kota penyangga Ibukota lainnya, meskipun kita ketahui bersama Kota Depok bagian dari ranah Kewenangan Pemerintahan Jawa barat. – Kembali Peningkatan Kualitas (SDM), Pendidik Khususnya di sekolah – sekolah Negeri tidak hanya sebatas meningkatkan Kualitas Prestasi para Siswa/i, tapi juga upaya peningkatan Kualitas Akhlak para Siswa/i Pelajar kita sebagai Generasi penerus bangsa. – Cermin Refleksi permainan “Bangku kosong” nantinya di tingkat Sekolah Negeri jangan sampai kembali menjadi persepsi Buruk di tengah masyarakat. Pemerintah kota dalam hal ini (Kewenangannya) harus Cepat dan Tepat mengambil langkah ini. 3. Khusus terkait Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur, Fraksi Partai Demokrat dalam Pandangan Umum Reses kali ini, bisa sedikit memberikan Apresiasi kepada Pemerintah Kota, tapi perlu diingatkan jangan sampai terlena/ puas oleh capain ini, harus tetap menginventarisasi persoalan-persoalan yang sewaktu-waktu akan muncul nantinya. 4. Dalam Hal Pelayanan Pemerintahan, Khususnya Pelayanan Administrasi Kependudukan – Masih saja muncul persoalan-persoalan Birokrasi proses tahapan pengurusan KK, Akta Kelahiran, penerbitan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu), dirasakan Kurang Optimal. Apalagi permasalahan pembuatan KTP-El, seyogyanya Pemerintah Kota tetap mengupayakan berkoordinasi Intens dengan Pemerintahan diatasnya/ Pemerintah Pusat dalam penerbitan Blanko tersebut.. 5. Yang Terakhir, Upaya Program Pemerintah Kota meringankan beban kepada warga kita yang kurang Mampu dalam sisi Hunian tempat tinggal, yaitu Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), diharapkan bisa terus berjalan dengan Baik, Terukur (Validasi), dan Tepat sasaran serta bisa Menambahkan jumlah Kuantitas maupun Kuota Hunian yang dapat di Rehab, dengan tentunya mempertimbangkan capain Kemampuan Keuangan Daerah..

SAITUASI RAPAT PARIPURN
  1. FRAKSI PARTAI GERINDRA.

Hasil reses Fraksi Gerindra mendengar dan mengetahui permasalahan actual yang terjadi di masyarakat, walaupun tiap daerah atau wilayah, permasalahan yang ada berbeda – beda sesuai dengan laporan setiap anggota Fraksi Gerindra, adapun aspirasi dan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat antara lain : 1. Bidang Infrastruktur Aspirasi dan permasalahan yang disampaikan meliputi : a) Perbaikan jalan, Pengaspalan dan atau betonisasi jalan. b) Peningkatan Pembangunan drainase untuk mengurangi banjir c) Meminta Pemerintah daerah untuk mencari solusi mengurai kemacetan. d) Pembangunan dan perbaikan turab e) Agar Pemerintah kota Depok segera meralisasi Rencana Pembebasan Lahan Jalan tembus Kukusan – Tanah Baru f) Perbaikan Pendopo Makam yang saat ini banyak yang sudah rusak g) Agar Pemerintah memperbaiki simbul Icon Kota depok yg ada di Jalan Raya Margonda, Karena Sudah Kurang menarik dilihat 2. Bidang Pemerintahan, Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan. Aspirasi dan permasalahan yang disampaikan meliputi : a) Meminta pada pemerintah untuk membantu pengurusan surat – surat legalitas rumah Ibadah. 4 b) Pelayanaan Pembuatan KTP agar ditingkatkan serta dicarikannya solusi dari permasalahan seringnya kelurahan kehabisan blangko KTP. c) Meningkatkan pelayan di kantor Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil d) Melakukan Sosialisasi terhadap Perda Ketahanan Keluarga pada masyarakat 3. Bidang Kesehatan Aspirasi dan permasalahan yang disampaikan meliputi : a) Meminta pemerintah memperbanyak foging dan penyuluhan jentik nyamuk b) Agar Pemerintah memberikan bantuan dana operasional Posyandu untuk menambah Gizi balita. c) Masyarakat meminta pengadaan mobil ambulance. d) Meningkatkan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah, terutama bagi pasien BPJS 4. Bidang Kebersihan Aspirasi dan permasalahan yang disampaikan meliputi : a) Meningkatkan intensitas pengangkutan sampah di lingkungan masyarakat. b) Memperbanyak pembangunan MCK c) Memperbanyak pembangunan Tempat sampah terpadu. d) Masyarakat meminta agar Pemerintah Daerah melakukan Intervensi terhadap Rumah Sakit berkenaan dengan pelayanan BPJS yang kurang maksimal. 5. Bidang Kesejahteraan Masyarakat Aspirasi dan permasalahan yang disampaikan meliputi : 5 a) Meningkatkan program perbaikan terhadap Rumah Tidak Layak Huni, karena banyaknya usulan RTLH yang belum terealisasi b) Meningkatkan dan memperbanyak program pelatihan bagi ramaja. c) Memperbanyak bantuan untuk kegiatan rohani dan rumah ibadah. d) Memperbanyak sosialisasi berkenaan dengan program Bansos. e) UMKM dan koperasi agar lebih diperhatikan dan dibantu oleh Pemerintah daerah, baik dari segi perijinan, permodalan maupun pemasaran. f) Banyak Warga mengeluhkan tentang penerima Kartu KIS dan KIP Kurang tepat sasaran 6. Bidang Pendidikan Aspirasi dan permasalahan yang disampaikan meliputi : a) Meminta Pemerintah melakukan pembangunan ruang kelas baru. b) Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mengadakan program beasiswa untuk anak – anak yang tidak mampu. c) Meningkatkan pengawasan, pengecekan terhadap buku – buku yang diedarkan disekolah, karena isi dari buku tersebut sering terdapat kesalahan isi dan terdapat gambar yang tidak tepat. d) Masyarakat meminta agar Pemerintah Daerah mengkaji kembali biaya sekolah yang semakin mahal. e) Membuat taman bacaan untuk anak, untuk memicu minat baca pada anak 6 f) Masyarakat meminta agar Pemerintah Kota depok meningkatkan Anggaran untuk Yayasan –yayasan pendidikan yang ada di Kota Depok 7. Bidang Keamanan Aspirasi dan permasalahan yang disampaikan meliputi : a) Kesejahteraan para hansip untuk ditingkatkan. b) Agar Pemerintah Daerah berkoordinasi denga aparat penegak hukum untuk pengawasan terhadap peredaran Narkoba dan Minuman Keras yang semakin meluas.

  1. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS).

Hasil Kegiatan Reses fraksi PKS setelah kegiatan Reses ke 1 Masa Sidang ke II Tahun 2018-2019 di bulan Pebruari 2019 ini, seluruh anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera telah mengadakan kegiatan temu masyarakat di Dapil (Daerah Pemilihan) masingmasing, yaitu : Dapil Wilayah Kecamatan Aleg 1 Cimanggis Dra. Sri Utami, MM 2 Cilodong – Tapos Qurtifa Wijaya, S.Ag 3 Cipayung – Sawangan – Bojongsari Zeni Faizah, S.IP 4 Beji – Cinere – Limo T. Farida Rachmayanti, SE, M.Si 5 Sukmajaya Muhammad Supariyono, Amd.Ak 6 Pancoranmas H. Moh.Hafid Nasir, Dipl.Inf. Dalam kegiatan Reses kali ini, aspirasi yang disampaikan warga Depok kami kelompokkan ke dalam urusan per komisi di DPRD, yakni : 1. Komisi A : Pemerintahan 2. Komisi B : Bidang Perekonomian dan Keuangan 3. Komisi C : Bidang Pembangunan 4. Komisi D : Bidang Kesejahteraan Rakyat Aspirasi yang masuk terkait urusan di Komisi A antara lain mengenai Perbaikan pelayanan kependudukan, khususnya pencetakan KTP yang masih menunggu cukup lama. Ada yang mengurus KTP sudah 6 bulan lebih belum jadi. Karena itu diharapkan adanya perbaikan kinerja pelayanan di kantor kelurahan dan dinas kependudukan berkaitan dengan pengurusan KTP ini. Masukan juga disampaikan tentang sosialisasi peraturan daerah, termasuk evaluasi pelaksanaan perda dan penegakan aturan dan sanksi atas pelanggaran perda di lapangan. Langkah penertiban atas berbagai pelanggaran perda di lapangan yang mengganggu ketertiban umum dan lingkungan hidup, agar menjadi perhatian Satpol PP dan aparat lainnya. Untuk meningkatkan kualitas keamanan perlu dilibatkan peran masyarakat secara intens. Diharapkan dapat diselenggarakan program peningkatan kewaspadaan dini masyarakat. Sehingga ada kontrol dan rasa memiliki yang lebih kuat untuk menjaga lingkungannya. Layanan aplikasi Depok Single Window lebih diperkaya dengan pendekatan aksesibilitas terhadap program pembangunan, bukan sekedar informasi atau keterangan umum saja. Laporan Kegiatan Reses Kesatu Masa Sidang ke II Tahun 2018 2019 FPKS Depok Halaman 3 dari 4 Aspirasi yang masuk terkait urusan di Komisi B antara lain mengenai peningkatan pelatihan kewirausahaan, khususnya bagi para pemuda dan ibu-ibu, secara lebih selektif. Masukan juga diberikan untuk pengadaan program pemberdayaan ekonomi umat melalui masjid dan musholah agar lebih produktif. Juga terkait pembinaan dan pengembangan koperasi simpan pinjam syariah sebagai solusi bagi masih merebaknya praktek rentenir yang memberatkan warga. Aspirasi yang masuk terkait urusan di Komisi C antara lain mengenai usulan betonisasi dan perbaikan jalan lingkungan, perbaikan jembatan, pembuatan dan perbaikan drainase atau saluran air, penanganan sampah dan polusi udara, perluasan RTH, pembangunan RTLH, pembangunan posyandu, PAUD, penambahan dan perbaikan PJU, pembuatan biopori, sumur resapan, IPAL Komunal, penanganan masalah banjir, dan sebagainya. Aspirasi yang masuk terkait urusan di Komisi D antara lain mengenai penanganan masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan dan pengemis, pembinaan remaja di lingkungan, pencegahan dan penanganan perilaku menyimpang seperti kejahatan narkoba, miras, pornografi, LGBT, kekerasan pada anak (siswa) di sekolah, peningkatan kesejahteraan kader posyandu, PKK, Karang Taruna, majelis taklim, DKM Masjid, insentif guru TPA, bantuan hibah bansos peralatan belajar, buku perpustakaan sekolah, sarana mengaji, sarana olahraga, perbaikan sarana kesehatan, puskesmas dan RSUD, pelayanan KIS dan BPJS, dan sebagainya. Rincian catatan reses para aleg FPKS ini kami lampirkan dalam laporan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Reses ini. Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat, Terkait aspirasi yang disampaikan oleh warga Depok di Masa Reses itu, maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memberikan rekomendasi sebagai berikut : 1. Mengingat pembangunan infrastruktur masih menjadi aspirasi dan perhatian utama dari warga Depok, maka kami meminta agar program perbaikan jalan jembatan, betonisasi jalan lingkungan, normalisasi saluran air, kali dan setu, serta pemeliharaan jalan-jalan yang rusak, tetap dilanjutkan. 2. Masih terkait dengan pembangunan sarana prasarana kota, permintaan warga untuk pengadaan lahan untuk Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), serta Laporan Kegiatan Reses Kesatu Masa Sidang ke II Tahun 2018 2019 FPKS Depok Halaman 4 dari 4 bantuan untuk pembangunan fasos fasum lainnya, termasuk Posyandu, Posbindu, Taman Bacaan, dan lain-lain, hendaknya dapat diwujudkan. 3. Perbaikan sarana ibadah ( masjid, musholla, majelis taklim dan lainnya ), serta bantuan anggaran kegiatan bimbingan baca Al Quran, dan juga peningkatan alokasi anggaran untuk kegiatan Majelis Taklim, PKK, Karang Taruna dan sebagainya, hendaknya dapat dilanjutkan dan terus ditingkatkan. 4. Solusi permasalahan sampah dan dampak terkait, hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Kota melalui Perangkat Daerah terkait. 5. Selain permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup serta pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, penting diperhatikan program insentif perekonomian, termasuk bantuan untuk Koperasi dan UMKM, Pelatihan Wirausaha, Bantuan Permodalan dan Pemasaran Produk Depok, Pengadaan Gedung dan Fasilitas Sentra Ekonomi Kreatif (Balai Kreatif, Rumah Kemasan dan Griya Pamer). 6. Meminta kepada Perangkat Daerah terkait untuk merespon dan menindaklanjuti berbagai aspirasi dan masukan dari warga Depok yang disampaikan di Masa Reses ini. Rincian aspirasi dan masukan ini akan kami sampaikan lebih lanjut melalui Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD dan Agenda kegiatan Banggar, BPPD, Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya,

Turut hadir dalam kegiatan tersebut antaranya perwakilan OPD Pemkot Depok ,dari Bagian Hukum dan Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Depok dinas PUPR Diskominfo BPN Depok dan juga dihadiri oleh para Staf Ahli dari masing-masing Fraksi yang ada di DPRD Kota Depok (R1)

 

Sumber : DPRD KOTA DEPOK

Editor : YOHANNA.M

Share this post

Post Comment