PEMPROV JAWA BARAT ALOKASIKAN DANA RP 16 TRILIUN UNTUK TANGANI COVID-19.

BANDUNG-MEDIAOTONOMI.COM,

Pemerintah  Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 triliun untuk penanganan Covid-19 di 27 kabupaten dan kota. “Anggaran itu terbagi atas Rp 3,2 triliun bantuan sosial dan Rp13 triliun untuk program padat karya setelah pandemi berakhir,” kata Gubernur Ridwan Kamil dalam telekonferensi dengan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, Jumat (3/4/2020).

Ridwan Kamil dalam keterangannya yang disiarkan di akun resmi Wapres RI menyebutkan total anggaran dari Jawa Barat untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 sebesar Rp16 triliun, terdiri atas Rp3,2 triliun anggaran tunai/pangan dan Rp13 triliun proyek-proyek padat karya. Ridwan menjelaskan bahwa bantuan sosial senilai Rp3,2 triliun tersebut untuk keluarga miskin di Jawa Barat dengan perrincian setiap kepala keluarga mendapatkan uang tunai Rp 150 ribu dan bantuan pangan nontunai senilai Rp 350 ribu.

Terkait jumlah KK yang berhak menerima bantuan tersebut, Ridwan mengatakan bahwa saat ini jajarannya masih melakukan pendataan.

“Kami menyiapkan masing-masing Rp500 ribu, minggu depan kami bagikan, yang terbagi sepertiga cash dan dua pertiga sembako. Sembakonya kami beli dari pasar-pasar supaya pedagang tetap hidup. Kalau tidak cukup, baru kami beli dari Bulog,” katanya menjelaskan.

Untuk mengantisipasi adanya warga yang merasa kurang mampu dan tidak terdata, Pemprov Jabar akan melakukan pendataan gelombang kedua dengan cara memverifikasi data warga tersebut. 

“Sebagai cadangan, jika masih ada warga yang komplain, saya akan kasih spare 20 persen untuk memastikan pendataan gelombang kedua bagi mereka yang terlewat. Akan tetapi, mereka harus mengajukan argumentasi, saya akan bikin komite yang memberikan approval terhadap gelombang kedua ini,” katanya.

Terkait dengan padat karya, Ridwan Kamil mengatakan bahwa nilai anggaran tersebut telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Anggaran senilai Rp 13 triliun tersebut akan digunakan untuk membuka lapangan kerja bagi warga Jawa Barat yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan sebagai dampak dari wabah Covid-19. “Jadi, setelah pandemi turun, ya, mudah-mudahan akhir Juni, diprediksi banyak penangguran. Itu akan kami kerjakan dalam program padat karya senilai Rp13 triliun,”tuturnya.

Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat gelar rapat konsultasi pimpinan tentang kebijakan penanganan kesehatan dan social safetynet akibat COVID-19 dengan unsur Pemerintahan Provinsi Jawa Barat bertempat di ruang Rapat Paripurna, Rabu (1/4/2020).

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Baray. ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pembahasan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada minggu yang lalu baru konsep besar tentang penganggarannya.

Pada Rapat Pimpinan dan Ketua AKD serta Ketua masing-masing fraksi membahas secara teknis bagaimana perencanaan anggaran dalam pelaksanaan Inpres no 4 Tahun 2020 mengenai refocusing anggaran. Pasalnya, sebanyak 1,6 juta warga Jabar yang terdampak Covid 19 perlu diperhatikan,tutur legislator FPDIP ini.

“Komitmen DPRD agr terlibat bersama pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat mendapatkan bantuan tepat sasaran. Yang disepakati minggu lalu bantuan tunai sebesar Rp150 ribu bantuan pangan non tunai sebesar Rp 350 ribu pungkasnya.(R1)

 

Share this post

Post Comment