DEWAN MINTA PEMPROV JABAR PERHATIKAN TUGU PERBATASAN.

batas tugu yg tdk terawat

Mediaotonomi.com-Bandung, 

 Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Suryanagara meminta Pemprov Jawa Barat memperhatikan kondisi tugu batas, karena keberadaannya kini berdampak pada kesadaran masyarakat akan nilai-nilai ke-Jawabaratan.

“Kami kemarin sudah melakukan agenda reses masyarakat ada yang tidak tahu, bahwa daerahnya termasuk daerah Provinsi Jawa Barat. Mereka sangka (daerahnya) adalah Jakarta Timur,” kata Irfan Suryanagara saat memberikan sambutan pada acara Pra Musrenbang Kewilayahan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung,.

Menurut politisi partai Demokrat ini, Depok, Bekasi dan Bogor adalah penghasil PAD terbesar di Jawa Barat. Irfan mengatakan, bahwa pembangunan tugu batas sudah direncanakan sejak dulu dan hal ini bertujuan untuk melahirkan rasa dan nilai nilai ke-Jawabaratan kepada masyarakat.

“Kita sudah buat di beberapa tempat sehingga orang tahu untuk melihat Jawa Barat. Sehingga timbul rasa ke-Jawabaratannya,” tutur wakil rakyat daerah pemilihan kota Bekasi-Depok ini.

Pada acara tersebut pihaknya juga meminta kepada pemerintah provinsi untuk memerhatikan skala prioritas perencanaan pembangunan daerah.

Menurut dia kebutuhan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di Jawa Barat saat ini masih kekurangan dan mengharuskan masyarakat menyebrang ke daerah lain untuk mengakses fasilitas pendidikan.

“Saya ingin menitipkan pembangunan Cirebon dan Tasikmalaya itu harus demikian menarik, Supaya masyarakat di wilayah tersebut tidak usah berangkat ke luar daerah untuk mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan,” kata dia.

Selain di Tasikmalaya dan Cirebon, hal serupa juga terjadi di Kota Depok. Irfan menyatakan saat ini di Kata Depok hanya terdapat 14 Sekolah Menengah Atas (SMA). Jumlah itu belum sesuai dengan kebutuhan.

“Di Depok SMA hanya ada 14, seharusnya ada 25. Ini harus menjadi pemikiran kepala dinas pendidikan. Jangan hanya alokasi anggaran digunakan untuk alat peraga, edubox, harusnya sekolah dulu dibuat. Karena SMA kewenangannva ada di Pemerintah Provinsi,” katanya.

Akibat kurangnya sekolah mengah atas tersebut memaksa masyarakat Depok menyekolahkan anaknya ke Jakarta. (R2)

 

Share this post

Post Comment