BPK JABAR INGATKAN PEMERINTAH PROVINSI SOAL PELAPORAN KEUANGAN DIDAERAHNYA.

BPK saat beri keterangan

Mediaotonomi-Bandung,

 Pemerintahan provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) beberapa tahun terakhir telah meraih tujuh kali opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berturut-turut, laporan keuangan Pemprov Jabar masih belum sempurna. BPK Jabar bahkan mencatat sebanyak 23 persen rekomendasi yang diberikan belum ditindaklanjuti.

“Kami harap opini WTP makin lama makin baik. Karena selama 7 kali mendapat WTP temuan masih ada. Beberapa rekomendasi juga belum ditindaklanjuti,” ungkap Kepala BPK Jabar Arman Syifa kepada wartawan di Gedung Sate jalan Diponegoro no 22, Kota Bandung, Rabu (6/2/2019).

Menurut Arman,pihaknya telah menggelar pertemuan dengan Pemprov Jabar, di Gedung Sate. Dalam pertemuan itu hadir Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa dan sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

Dalam pertemuan itu, dibahas berbagai hal terutama menyangkut laporan keuangan. Selain itu pihaknya juga mengingatkan agar Pemprov Jabar bisa menyajikan laporan keuangan lebih baik dari sebelumnya.

Pasalnya, kata dia, ada beberapa rekomendasi yang diberikan belum ditindaklanjuti Pemprov. Berdasarkan catatannya dari 2015-2018 ada 23 persen rekomendasi yang dikeluarkan belum mendapat tindaklanjut. Sementara 67 persen lainnya telah ditindaklanjuti dan dilakukan penyelesaian.

“Rekomendasi dari 2015-2018 yang sudah ditindaklanjuti itu 67 persen. 23 persen masih proses dan mungkin sisanya terkait temuan baru,” kata dia.

Dia menyontohkan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti terkait pemberian sanksi terhadap seorang pejabat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kasus itu menurutnya belum mendapat tindaklanjut dari Pemprov Jabar.

“Sebetulnya penyimpangan itu ada terkait dengan seseorang dalam proses pengadaan barang. Rekomendasi kita harus menegur pejabat (yang terlibat dalam proses pengadaan) tapi belum dilakukan. Kita ingatkan Pemda, karena kasus itu terjadi di beberapa tempat,” pungkasnya.

Sekda Jabar Iwa Karniwa menjelaskan Biro Pengadaan Barang dan Jasa merupakan gabungan dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan Unit Layanan Pengadaan. Berdirinya biro baru ini sesuai dengan arahan dari Koordinasi Supervisi dan Pencegahan dari KPK.

Pemprov Jabar merombak susunan organisasi tata kelola (SOTK) pemerintahannya. Salah satunya yakni berdirinya Biro Pengadaan Barang dan Jasa mulai tahun ini.

“Ini sesuai arahan dari Korsupgah Deputi Pencegahan KPK. Maka pengadaan barang dan jasa leveling organisasinya dipimpin selevel eselon dua,” kata Iwa.

Lebih lanjut dikatakannya, terkait masukan BPK Jabar, Iwa Karniwa menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjutinya.

“Saya akan minta inspektur untuk mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut terhadap temuan tahun lalu, maupun pemeriksaan tertentu yang selesai minggu kemarin,” ujarnya.

Dia juga akan meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah segera melakukan langkah konsolidasi terkait laporan keuangan di seluruh badan usaha milik daerah.

“Diharapkan ini selesai konsolidasi termasuk review, lima hari sebelum batas waktu undang-undang tanggal 25 Maret 2019 sudah selesai. Selanjutnya bisa dilakukan penyampaian kepada BPK RI,” tandasnya.(  Ferry Ardiansyah/Herry Juhana

 

 

Share this post

Post Comment