|
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD) yang dilansir awal 2008 benar-benar menyentak. Bayangkan, dari 459 LKPD 33 provinsi dan 426 kabupaten/ kota, cuma tiga yang laporan keuangannya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Sisanya, 326 memperoleh opini wajar dengan pengecualian dan 102
diberi opini disclaimer. Pendek kata, hampir semua laporan keuangan pemerintah daerah ternyata tidak beres. Hal yang sama juga terjadi pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).
Salah satu faktor yang disebut-sebut sebagai penyebab amburadulnya LKPD maupun LKPP adalah minimnya tenaha
ahli atau orang-orang yang berkempeten di bidang akuntansi publik, baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta. Ini berkebalikan dengan bidang akuntansi sektor privat, yang tenaga ahlinya cukup melimpah. Padahal, sejak bergulirnya otonomi daerah hampir sepuluh tahun lalu, di mana pemerintah daerah (pemda) diberi kewenangan mengelola rumah tangganya sendiri, kebutuhan akan tenaga ahli di bidang akuntansi publik kian besar. Lebihlebih, belakangan ketika pemerintah memberlakukan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). “Sejak itu sistem dan aturannya berbeda,” kata Ketua Program Magister Akuntansi-Pendidikan Profesi Akuntansi ( MAKSI-PPAk) Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Lindawati Gani. Linda bisa memahami jika kemudian terjadi semacam kekosongan terapan di sektor publik. Minimnya tenaga
kompeten di bidang akuntansi publik itulah yang juga dinilai Linda sebagai salah satu penyebab buruknya wajah lapoian pengelolaan keuangan daerah. ”Memang, dalam jangka pendek bisa diatasi dengan kursus atau pelatihan singkat. Namun, untuk jangka panjang, harus melalui pendidikan formal,” papar Linda. Hal itu penting, menurut Linda,karena di era yang menuntut adanya
transparansasi dan akuntabilitas ini pemerintah harus mengelola anggaranya dengan baik, dan itu akan tercermin pada pelaporannya. Untuk memenuhi tuntutan itu, maka tiap instansi pemerintahan harus memiliki tenaga ahli atau SDM berkompeten di bidang akuntansi sektor publik. Inilah yang kemudian memunculkan kelangkaan.
”Kondisi ini membutuhkan keahlian di bidang akuntansi keuangan sektor publik. Dan tidak mungkin hanya
dilakukan satu orang, semua instansi harus punya orang yang paham standar dan serta regulasi yang terkait dengan keuangan pemerintah baik pusat dan daerah,” jelasnya. Tentunya penguasaan kompetensi tidak cukup diperoleh di
pendidikan non formal, namun harus melalui pendidikan formal. Kondisi itulah yang mendorong
Universitas Indonesia (UI) membuka program studi Konsentrasi Akuntansi Pemerintahan (KAP) untuk tingkat
pascasarjana (S2). Awalnya, ini merupakan mata kuliah Manajemen Keuangan Sektor Publik yang dibuka tahun 2002. Kemudian pada 2006 dikembangkan menjadi mata kuliah Akuntansi Sektor Publik untuk program MAKSI-PPAk. Pesertanya banyak dari
kalangan instansi pemerintah seperti BPKP, BPK, Departemen Pendidikan
Nasional, Departemen Agama, serta dari pemerintah daerah (pemda). Program ini terus dikembangkan,
dan mulai awal Agustus 2008 menjadi Program MAKSI-KAP. Program ini bertujuan mencetak spesialis di bidang akuntansi pemerintahan. Dengan status ”spesialis” tersebut, lulusannya
bisa langsung praktik sebagai akuntan sektor publik bidang akuntansi pemerintahan. Di antara program studi yang diajarkan adalah akuntansi pemerintah, yang dibagi lagi ke dalam subkonsentrasi eksternal auditor,
internal auditor, dan subkonsentrasi pengelola keuangan. Program itu diadakan sesuai hasil pemetaan yang dilakukan UI terhadap kondisi dunia akuntasi pemerintahan saat ini dan seperti apa trennya ke
depan, seiring bergulirnya otonomi daerah. ”Sistem manajemen akuntansi publik dan privat berbeda, motifnya juga berbeda, maka perlu perlakuan berbeda,” jelas Lindawati Gani.
Selain itu, FE UI juga mengembangkan konsentrasi akuntansi pemerintah sampai tingkat D3 dan S1. Tenaga
pengajar yang disediakan pun akuntan yang memiliki keahlian bidang akuntansi pemerintah. FE UI mengkombinasikan tenaga pengajar dari UI, BPKP, BPK, Departemen Keuangan, dan departemen lain. Mereka adalah praktisi akuntansi sektor publik di departemen atau lembaga lain. Kurikulumnya terintegrasi, mulai D3, SI, sampai MAKSI (S2), yang merupakan hasil kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB). Kurikulum ini juga disosialisasikan ke seluruh
perguruan tinggi se-Indonesia. ”Kurikulumnya tidak akan tumpang tindih antara tingkat D3, S1, maupun S2,” jelas Linda. Program itu ditempuh, menurut Linda, memang untuk kebutuhan akuntan publik yang memiliki kompetensi sesuai SAP. Sebab, jika menunggu hasil lulusan akuntansi sektor publik dengan sistem pendidikan konvensinal butuh waktu cukup lama. Karena itu, strategi yang ditempuh dunia pendidikan tinggi saat ini adalah melakukan pemolesan lulusan akuntansi sektor privat menjadiakuntan sektor publik. “Kita lakukan pemolesan ke akuntansi sektor publik,
seperti paradigma pengetahuan sektor publik, UU dan regulasi, serta standarnya,” tambah Linda.
Linda mengilustrasikan besarnya kebutuhan tenaga kebutuhan akuntansi sektor publik, khususnya di lingkungan
pemda. Setiap pemda taruhlah punya 6 dinas, setiap dinas minimal membutuhkan dua praktisi (setingkat D3), sebagai
manajer empat praktisi (S1) di pemda, lalu tingkat kebijakan keuangan daerah
2 orang (S2). Bila dihitung, satu pemda membutuhkan 12 tenaga praktisi, 4 supervisor, dan 2 untuk tingkat kebijakan. “Jika dijumlah dan dikalikan jumlah pemda serta departemen cukup besar kebutuhannya,” katanya.
Untuk sementara waktu, upaya yang dilakukan Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri, dan instansi lain yang terkait keuangan daerah sudah cukup. Namun, ke depan, Lindawati menyarankan ke semua pemda menata sistem rekrutmen SDM di bidang keuangan dengan tepat. “Tahap awal, rekrutmen, harus tepat sesuai alokasi kebutuhan mereka berapa,” jelasnya. | harry suharto |
|
