|
Provinsi Bengkulu mulai berbenah di bidang infrastruktur. Selain pelabuhan, misalnya, provinsi yang memiliki garis pantai 525 km ini juga akan membangun jalur kereta listrik. Dengan demikian, nantinya infrastruktur ini bisa melayani angkutan produksi perkebunan dan pertambangan. Pelabuhan akan dibangun di Kabupaten Muko Muko. Dari situ kemudian juga akan dibandung jalur kereta listrik. Pembangunan pelabuhan dan jalur kereta akan dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu bekerja sama dengan PT Pettway Iindonesia.
Naskah kerja samanya diteken 15 Mei 2008.Meskipun melibatkan Pemprov, pembangunan pelabuhan
dan jalur kereta ini tidak dibebankan pada APBD, melainkan murni penanaman investasi dari PT Pettway Pembangunan kedua infrastruktur ini diperkirakan membutuhkan investasi sebesar Rrp 21 triliun. Untuk saat ini, tahap pembangunan pelabuhan akan dipercepat seiring mulai berproduksinya perkebunan besar kelapa sawit milik swasta dan beberapa tambang batu bara di Kabupaten Bengkulu Utara. Pembangunan pelabuhan itu, selain untuk mendekatkan pengangkutan, juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah tempat pelabuhan itu berada.Iinvesttor melihat Bengkulu memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Pembanguan infrastruktur ini diharapkan dapat memberikan efek domino yang cukup bagus bagi pertumbuhan ekonomi Bengkulu sehingga meningkatkan daya serap terhadap tenaga kerja. Bahkan, efek dominonya diperkirakan bisa menyerap angkatan kerja dari luar Bengkulu.
Saat ini di Bengkulu terdaftar ada 34 perusahaan, terdiri 12 Penanaman Modal Asing (PMA) dan 22 perusahaan Penanaman Modal Dalam Nnegeri (PMDNn). Perusahaan tersebut bergerak di sektor perkebunan, pertambangan, pabrik pengolahan (rum rubber), perdagangan, dan penyiaran telekomunikasi. Diperkirakan tiga tahun mendatang pelabuhan tersebut sudah dapat dioperasikan dengan kemampuan untuk kapal berkapasitas besar sampai kecil. Ssementara untuk kereta listrik diperkirakan tahun 2012 baru dapat dioperasikan.—
Banjar: Program Padat Karya
WaAli Kota Banjar, Herman Ssutrisno, membuka program padat karya pembuatan kolam budidaya lele, di Muktisari, 10 Juni 2008. Program tersebut melibatkan 3000 tenaga kerja. Program itu dimaksudkan memberi kesempatan berusaha dengan pembinaan tenaga kerja mandiri.
“Pola itu dilaku-““dilakukan untuk membina tenaga kerja mandiri,” jelas Herman Ssutrisno. Program padat karya ini untuk menstimulasi bagaimana masyarakat pengangguran, setengah menggangur, dan miskin mampu memperoleh pendapatan tambahan melalui budidaya ikan air tawar. Pengelolaan kolam ikan air tawar tersebut dilakukan dengan menfaatkan teknologi tepat guna, padat karya, dan mendayagunakan tenaga kerja sukarela. selain memperkuat sisi produksi, Pemerintah Kota Banjar juga memberikan pelatihan guna peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk mengelola dan mamasarkan
hasil budidaya ikan air tawar.
““Tenaga kerja yang dilatih diarahkan mampu membuka usaha untuk memasarkan hasil budidaya tersebut,” jelasnya. Kepala Dinas Ssosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Pemerintah Kota Banjar, Rridwan Hardjaly, menjelaskan, pembangunan kolam budidaya itu melibatkan masyarakat setempat dalam jumlah yang banyak. Program padat karya tersebut mendapat sambutan baik masyarakat Banjar. Sebut saja, Nur Fikri, salah satu warga Banjar yang peduli dengan
program padat karya ini.
Menurutnya, langkah yang dilakukan Wali Kotanya dinilai cukup kreatif dan mendidik masyarakat
mengembangkan ekonomi daerah. ”Dari pada BLT, medingan diberikan lewat padat karya, untuk membangun
ekonomi dan wali kota bisa memanfaatkan tenaga rakyat berkontribusi terhadap pembangunan,” jelas Nur Fikri.
Senada dengan Nur Fikri, Warsono juga memuji jajaran Pemerintah Kota Banjar. Melalui program padat karya, Warsono berharap roda perekonomian masyarakat Bajar bisa berputar.—
Situbondo:
Kapal Buat Nelayan
PEMERINTAH Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, terlihat serius menggulirkan program pemberdayaan masyarakat
nelayan. Akhir April 2008, misalnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Situbondo menyerahkan kapal KM
Baruna kepada masyarakat nelayan Situbondo. KM Baruna yang seberat 30 gross ton, dengan nilai pembelian
Rp 1,3 miliar itu dilengkapi dengan sejumlah peranti canggih, seperti alat pelacak keberadaan ikan atau fi shfi nder
dan sonar. Kapal dengan panjang 20 meter dan lebar 6 meter ini juga dilengkapi cold storage, yakni media pengawetan
dan penyegar ikan hasil tangkapan. Bupati Situbondo, Ismunarso, usai serah terima, beserta
rombongan mencoba mengarungi laut perairan Kalbut sambil memancing bersama. Namun, hasil pancingan tidak
begitu memuaskan. ”Nelayan harus dilatih lebih profesional agar mampu menangkap ikan sampai luar kawasan laut
Indonesia yang banyak ikannya,” jelas Bupati Ismuarso.
Seperti diketahui, Situbondo memiliki pantai sepanjang 150 kilometer. Pemerintah akan memperbanyak bantuan kapal seperti
ini demi menyejahterakan taraf ekonomi masyarakat nelayan. Nelayan sering kali berebut wilayah perairan tangkapan ikan, sampai memicu konfl ik. ”Mudah-mudahan setelah dilatih dengan kapal berperangkat canggih ini, konfl ik-konfl ik
rebutan wilayah bisa dihindari,” kata orang nomor satu di pemerintahan Situbondo ini.
Sementara itu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Pemkab Situbondo, Edy Susilo, menyatakan hingga
saat ini sudah terdata 10 kelompok nelayan yang siap berlatih dengan KM Baruna. Setiap kelompok nelayan
mewakili sejumlah kawasan perkampungan nelayan atau pelabuhan seperti Besuki, Panarukan, Kalbut, Pondok Mimbo dan Pandean, serta Banyuputih. Nelayan akan dilatih secara bergilir,
Tarakan:
Tanam Akasia HTR
DINAS Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kota Tarakan, Kalimantan Timur, bekerja sama dengan PT Damar
Palibo Kaltim (DKP) untuk mengoptimalkan atau memanfaatkan lahan tidur. Pemanfaatan lahan kritis seluas 200 ha
diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Perusahaan tersebut menawarkan pola kerja sama pemanfaatan
hutan tanaman rakyat (HTR). Manajer PT DPK, Sutarno, mempersilakan warga yang memiliki lahan kritis mengajukan kerja sama. Pihaknya akan mendata sekaligus melakukan pengukuran lahan milik warga. Setelah itu, menandatangi kontrak kerja sama. Salah
satu kesepatan itu menyangkut lahan tidak diperjualbelikan, di mana program ini bersifat berkelanjutan. “Warga silakan
datang ke Kantor Dishutbun,” jelas Sutarno.
Program kerja sama yang tawarkan adalah menanam pohon Akasia. Lahan tetap milik warga dan tiap kegiatan yang
dilakukan perusahaan memberikan ongkos yang ditanggung perusahaan sesuai standar yang berlaku. Berapa pun lahan
kritis warga, PT DPK siap mengelola. Sutarno berjanji tidak akan ada overproduksi kebutuhan karena bahan baku kertas
terus melonjak. Sementara lahan kritis di Tarakan ada sekita 25 ribu ha. Program HTR ini sekaligus dapat menghijaukan lingkungan dan memberikan hasil bagi masyarakat. ”Perusahaan untung, masyarakat untung. Tahun keenam pohon Akasia
mulai panen,” tambah Sutarno.
Hasilnya akan dijadikan bubur kayu oleh PT Tarakan Chip Mill (TCM) di daerah Juata
Laut, Tarakan. Selain mendapat bibit Akasia secara gratis, warga pemilik lahan akan mendapatkan upah dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Untuk itu setiap item pekerjaan akan ditawarkan ke pemilik lahan.
|
|
